5 Komisioner Baru KPK Disahkan 16 September

Sabtu, 14 September 2019 - 10:06:17 - Dibaca: 3748 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini dilontarkan terkait seleksi capim KPK dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang tengah digodok pemerintah.

Agus menyebut, kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mencemaskan.

"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi. Presiden sudah mengirimkan (daftar capim) ke DPR, DPR setuju. Kalau paripurna setuju, KPK wajib tidak melawan," ujar Agus dalam konferensi pers di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/9).

Agus menambahkan, pernyataan sikap yang ia lontarkan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan sebagian besar pimpinan KPK. Ia menegaskan, tidak ada indikasi personal terkait hal itu.

Satu hal yang paling membuat pimpinan KPK prihatin dan cemas, lanjut Agus, adalah RUU revisi UU KPK. Ia mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU resmi dari pemerintah.

Sehingga, pihaknya menilai ini merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah lantaran belum berhasil memahami isi dari draf RUU tersebut.

"Terhadap UU kami sangat prihatian dan menilai mungkin ini apa betul mau melemahkan KPK. Terus terang penilaian ini masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu," ucap Agus.

Agus menambahkan, pihaknya juga bertanya-tanya mengenai apa yang melatarbelakangi rencana pemerintah merevisi UU KPK. Karena, dirinya menilai proses pembahasan RUU tersebut terkesan terburu-buru untuk disahkan.

"Saya juga dengar rumor dalam waktu yang sangat dekat akan kemudian diketok, disetujui. Kita betul-betul bertanya-tanya, seperti yang disampaikan Pak Laode, ada kegentingan apa sih? Ada kepentingan apa? Sehingga harus buru-buru disahkan," tuturnya.

Pihaknya pun, diakui Agus, tidak tinggal diam. Perwakilan KPK telah menghadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk meminta draf RUU. Namun, hasilnya nihil.

"Nah, kemudian Pak Menteri menyatakan nanti akan diundang. Tapi setelah baca surat kabar pagi ini sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak termasuk KPK," tandasnya.

Yang tak kalah penting, ucap Agus, yakni pihaknya tidak bisa menjawab ketika ada anak buah yang bertanya mengenai poin-poin revisi UU KPK. Hal ini lantaran pihaknya belum memahami draf RUU tersebut.

Atas pertimbangan itu, Agus menyatakan pihaknya menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Ia menambahkan, pihaknya juga akan menunggu sikap Jokowi terkait hal tersebut.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampe Desember atau kami menunggu perintah itu dan kemudian akan tetap beroperasional seperti biasa. Terus terang kami menunggu perintah itu," tukasnya.

Ia berharap Presiden Jokowi dapat segera mengambil langkah untuk menyelamatkan KPK. "Mudah-mudahan kami diajak bicara oleh Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami enggak bisa jawab," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan pihaknya sangat berharap kepada Presiden Jokowi untuk mengundang para pimpinan KPK untuk berdiskusi mengenai dugaan upaya pelemahan terhadap KPK.

"Agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan kepada pegawai di KPK. Kami serahkan tanggung jawabnya, dan kami akan tetap menjalankan tugas. Tapi kami menunggu perintah dari presiden," tegasnya.

Disahkan 16 September

Komisi III DPR RI telah menetapkan lima orang sebagai komisioner KPK periode 2019-2023 pada Jumat (13/9) dinihari. Mereka adalah Firli Bahuri Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata. Kelima pimpinan baru lembaga antirasuah itu akan disahkan dalam rapat parpurna DPR RI pada 16 September 2019.

"Saya mendengar dari sekjen DPR bahwa surat dari pimpinan Komisi III sudah masuk ke meja pimpinan. Mereka meminta agar hari Senin, 16 September 2019 langsung diadakan pengesahan di paripurna," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

Selain pengesahan pimpinan KPK, Fahri menyebut ada sejumlah agenda lain dalam paripurna DPR RI. Salah satu agendanya pembacaan surat Presiden Joko Widodo terkait sejumlah RUU. "Kemungkinan juga akan membaca surat Pak Jokowi terkait beberapa RUU. Karena Presiden juga terakhir ada mengajukan beberapa RUU lagi," jelas Fahri.

Dia mengimbau para pegawai KPK bisa menerima lima pimpinan KPK baru yang telah dipilih oleh DPR. Pemilihan pimpinan KPK merupakan wewenang DPR yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Fahri meminta sejumlah kalangan belajar menerima keputusan lembaga lain.

Sementara itu, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, menyoroti tiga hal terkait lima komposisi pimpinan baru KPK. Pertama kata Adnan, terkait rekam jejak buruk para capim di masa lalu. "Pertama, salah seorang figur yang dipilih oleh DPR merupakan pelanggar kode etik. Hal ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu. Bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik," jelas Adnan di Jakarta, Jumat (13/9).

Kedua, masih terdapat pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Padahal ini merupakan mandat langsung dari UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi," ungkapnya.

Ketiga, tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Sejak awal, berbagai elemen masyarakat, organisasi serta tokoh sudah mengungkapkan ada persoalan serius pada seleksi pimpinan KPK. "Mulai dari Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, dan puluhan Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia. Akan tetapi masukan tersebut tidak diakomodir, baik oleh pansel, Presiden, maupun DPR," jelasnya.

Menurutnya, dapat dikatakan bahwa seleksi pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja. Tanpa melibatkan masyarakat luas. Apalagi kemudian langkah pararel DPR RI dan pemerintah adalah dengan merevisi UU KPK melalui jalur cepat. "Di mana masukan dari berbagai elemen masyarakat sama sekali tidak didengar. "Seluruh calon pimpinan KPK juga sangat terikat dengan komitmen menyetujui revisi. Ini sebagai syarat untuk terpilih sebagai pimpinan KPK. Para calon pimpinan KPK diminta menandatangani kontrak politik saat fit and proper test yang berkaitan dengan persetujuan revisi UU KPK," paparnya.

Terpisah, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK harus disambut optimistis. Sebab, jenderal polisi bintang dua itu telah melalui proses tahapan seleksi yang profesional. "Perlu dilihat dari sudut optimisme. Karena firli telah melalui proses seleksi yang profesional. Yakni pansel capim KPK. Nah, Firli yang paling bagus di antara semuanya," ujar Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta Jumat (13/9).

Selain itu, Firli juga dinilai telah mendapat dukungan politik dari legislatif. Hal itu dibuktikan saat Komisi III DPR memilihnya sebagai ketua KPK melalui musyawarah mufakat. "Firli memperoleh suara terbanyak yakni 56 suara. Artinya seluruh anggota Komisi III memilih Firli. Itu merupakan nilai yang sempurna. Itu dilakukan dalam rapat terbuka dan diliput media. Bukan tertutup. Dia mendapat dukungan dari seluruh kekuatan politik di DPR," jelas Emrus.

Terkait adanya tudingan yang dilayangkan kepada Firli, Emrus menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Sebab, bukan disampaikan oleh komite etik KPK. "Soal kontroversialnya itu kan tidak diputuskan oleh dewan etika kan? Yang memutuskan orang melanggar etika atau tidak adalah mereka yang ditugaskan untuk itu. Dalam hal ini dewan etika. Apakah itu diputuskan oleh dewan etika, kan tidak" pungkasnya. (yah/riz/rh/gw/fin)