Bawaslu Tolak Laporan Ismet

Selasa, 03 September 2019 - 11:28:38 - Dibaca: 548 kali

Google Plus Stumbleupon


SENGKETA : Ketua Majlis sidang pelanggaran administasi Pemilu, Asnawi berserta anggota memimpin persidangan beberapa waktu lalu.
SENGKETA : Ketua Majlis sidang pelanggaran administasi Pemilu, Asnawi berserta anggota memimpin persidangan beberapa waktu lalu. / Jambi Ekspres Online

JAMBI- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan menolak laporan Ismet terkiat dugaan pelanggaran administrasi dengan teradu KPU Sarolangun dan KPU RI, Senin (2/9) kemarin.

Laporan ini disampaikan karena Ismet melihat ada dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara dengan tetap mengusulkan nama Saihu, Aang Purnama dan Azakil Azmi untuk dilantik. Padahal ketiganya belum memenuhi SK pemberhentian dari Gubernur Jambi setelah pindah Parpol.
Dalam persidangan ini, Ismet Isnaini selaku pengadu hadir langsung untuk mendengarkan pembacaan putusan. Sedangkan KPU Sarolangun dan KPU RI selaku teradu tidak menghadiri sidang ataupun mengirimkan utusan.
"Dengan ini kami memutuskan untuk laporan ini tidak dapat diterima dan tidak ditindak lanjuti ke tahap pemeriksaan," kata Wein Arifin, anggota masjlis.
Wein Arifin menyebutkan, Bawaslu tidak punya kekuatan hukum untuk menindak laporan tersebut karena tahapan pemilu sudah selesai. "Hasil kajian kami memutuskan untuk tidak menerima laporan itu karena tahapan pemilu sudah selesai untuk Sarolangun," katanya.
Ia menjelaskan, tahapan itu berkahir setelah pengucapan sumpah dan janji anggota dewan pada 30 Agustus. Karena fakta itu, makanya pihaknya memutuskan untuk tidak dapat menerima laporan tersebut. "Hal ini juga atas hasil konsultasi kami dengan Bawaslu RI terhadap keputusan yang kami ambil," sebutnya.
Wein menyebutkan, jika sebenarnya syarat materil dan formil dari laporan Ismet memenuhi unsur untuk diteruskan kepada tahap pemeriksaan jika pelantikan belum dilaksanakan. Laporan ini murni hanya cacat syarat formil karena tahapan pemilu sudah selesai dengan dilantiknya anggota DPRD Sarolangun.
"Jika misalkan saja pelantikan itu 10 September, laporan ini dilanjutkan kedalam tahap pemeriksaan," ungkapnya.
Sebelumnya, Ismet yang merupakan koordinator Aliansi Pemuda Peduli Sarolangun (APPS) kecewa dengan keputusan KPU Sarolangun yang tetap mengusulkan nama Saihu Cs. “KPU telah mengangkangi aturan dia sendiri. Mengaburkan PKPU nomor 5 2019 pasal 32 huruf D. Padahal Shaihu cs masih berstatus Anggota DPRD,” kata Ismet.
Menurutnya, keputusan KPU akan menjadi preseden buruk karena lembaga yang membuat aturan ini justru melanggar aturannya sendiri. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU menganulir syarat kewajiban melengkapi SK pemberhentian.
“Putusan PTUN sendiri tidak bisa merubah isu PKPU. Karena yang berwenang merubahnya hanya Mahkamah Agung melalui judika review,” katanya.
Ia juga menegaskan KPU seakan tebang pilih dan setengah hati menjalankan aturan. Di saat kasus OSO yang memenangkan PTUN dan memerintahkan KPU RI memasukkan OSO dalam daftar caleg DPD RI, KPU RI tetap konsisten meminta SK pemberhentian OSO. “Tapi di kasus ini berbeda. Malah mengabaikan PKPU no 5, ini namanya pilih-pilih,” tukasnya. (wan)