Tak Kantongi Surat Pengundurandiri dari Partai Sebelumnya

Saihu Cs Tetap Dilantik

Sabtu, 31 Agustus 2019 - 09:19:01 - Dibaca: 1395 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

SAROLANGUN – Sebanyak 34 dari 35 Caleg terpilih remsi mengucapkan sumpah jabatan dan janji sebagai anggota DPRD Sarolangun, Jumat (30/8) kemarin. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun dengan dihadiri sejumlah tamu undangan.
Menariknya, dari puluhan anggota legislatif itu, Muhammad Saihu, Aang Purnama, Azakil Azmi dan Cik Marleni juga ikut dilantik. Padahal keberadaan mereka sebelumnya sempat menuai polemik setelah terancam batal diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarolangun.
Polemik ini bemula setelah Saihu Cs enggan mengundurkan diri meskipun mendaftakan diri sebagai Caleg dari partai berbeda pada Pemilu 2019. Saihu yang sebelumnya PDIP meloncat ke Demokrat, Aang Purnama dan Azakil Azmi yang merupakan kader Nasdem masing-masing mencalonkan diri melalui Demokrat dan Golkar, serta Cik Marleni dari Hanura ke Golkar.
Mereka akhirnya dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Sarolangun karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Nomor 32 huruf D, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dan diperkuat dengan surat KPU RI Nomor 270 pada tanggal 23 Februai 2019. Dalam aturan itu disebutkan jika Caleg yang pindah partai mesti mundur dari anggota DPRD dibuktikan dengan SK pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur Jambi.
Saihu Cs melawan dengan mengajukan sengketa kepada Bawaslu Sarolangun, namun, ditolak. Begitu pula dengan permohonan koreksi atas putusan Bawaslu Sarolangun juga ditolak Bawaslu RI.
Namun Saihu Cs belum menyerah, mereka mengugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jambi. Dalam putusannya, PTUN memenagkan Saihu Cs dan memerintahkan KPU agar mereka dimasukan kembali ke dalam DCT.
Belakangan, Saihu Cs kembali bermasalah karena terancam tidak bisa diusulkan meski sudah ditetapkan sebagai Caleg terpilih. Kerena sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) huruf C PKPU Nomor 5 tahun 2019, pengusulan pelantikan calon terpilih tidak bisa dilakukan jika tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
Salah satu syarat itu harus mengantongi surat pengunduran diri dari partai sebelumnya. Sedangkan Saihu Cs tidak memiliki surat pengunduran setelah menggugat keputusan KPU melalui PTUN.
Meskipun demikian, Saihu Cs tetap disusulkan KPU kepada Bupati Sarolangun untuk diserahkan kepada Gubernur Jambi. KPU Beralasan pengusulan dilakukan setelah berkoordinasi dengan KPU RI.
Sebelumnya, Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri mengatakan, jika pengusulan di dasarkan atas petunjuk dari KPU RI yang meminta untuk mengusulkan seluruh Caleg terpilih yang ditetapkan. "Dasar itulah yang kami jadikan sebagai pijakan untuk melakukan pengusulan calon terpilih," katanya.
Ketua Bawaslu Sarolangun, Edi Martono mengatakan, keputusan KPU tengah dalam pengkajian Bawaslu Provinsi Jambi. Ini terjadi karena ada pengaduan dari masyarakat. "Untuk ketiga nama tersebut, (M. Syaihu, Azakil Azmi dan Aang Purnama) saat ini masih dalam pengkajian Bawaslu Provinsi,” katanya.
Menurutnya, persoalan ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, namun, menggingat pelantikan sudah tidak bisa ditunda lagi. "Walaupun sudah dilantik, tapi Bawaslu Provinsi masih terus melakukan kajian terhadap laporan masyarakat. Terkait hasilnya, akan disampaikan jika sudah selesai nanti,"ungkapnya.
Sementara itu, Aliansi Pemuda Peduli Sarolangun (APPS) mengancam akan membawa perkara ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. APPS menilai, KPU mengambil kebijakan keliru dengan mengsulkan nama Saihu Cs karena ketiganya belum memenuhi syarat kerena tidak mengantongi SK pemberhentian dari Gubernur Jambi setelah pindah Parpol.
“KPU telah mengangkangi aturan dia sendiri. Mengaburkan PKPU nomor 5 2019 pasal 32 huruf D. Padahal Saihu Cs masih berstatus Anggota DPRD,” kata Ismet, Koordinator APPS.
Menurutnya, keputusan KPU akan menjadi preseden buruk karena lembaga yang membuat aturan ini justru melanggar aturannya sendiri. Baginya, tidak ada alasan bagi KPU menganulir syarat kewajiban melengkapi SK pemberhentian. Karena putusan PTUN sendiri tidak bisa merubah isu PKPU. Karena yang berwenang merubahnya hanya Mahkamah Agung melalui judicial review.
Ia juga menegaskan jika KPU seakan pilih-pilih dalam menjalankan aturan. Di saat kasus OSO yang memenangkan PTUN dan memerintahkan KPU RI memasukkan OSO dalam daftar caleg DPD RI, KPU RI tetap konsisten meminta SK pemberhentian OSO. “Tapi di kasus ini berbeda. Malah mengabaikan PKPU no 5, ini namanya pilih-pilih,” katanya.
Karena itu, selaku warga negara dirinya akan terus memperjuangkan kebenaran ini. Pihaknya akan melaporkan tindakan dugaan pelanggaran etik dimana KPU diduga sudah tidak profesional dalam menjalankan tugas. “Kami akan melaporkan KPU Sarolangun ke DKPP. Termasuk KPU RI,” tukasnya.
Untuk diketahui, satu orang calon legeslatif terpilih atas nama Jeffi Sonnefil, belum dilantik karena menunaikan ibadah haji.
Sementara itu, Gubernur Jambi Fachrori Umar tetap memproses surat keputusan pelantikan calon legislatef yang masih bermasalah hukum itu. Putusan Gubernur itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 30 ayat 1 2 dan 3. Gubernur Jambi fachrori Umar melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Rahmat Hidayat mengatakan, pertimbangan Gubernur sangat jelas dalam penetapan dan memproses surat keputusan pelantikan tersebut, yakni, di Pasal 30 ayat 1 2 dan 3.
Menurut Rahmat, ayat 1 berbunyi apabila Caleg tersebut menjadi tersangka akan tetap dilantik menjadi dewan, di ayat kedua kembali dipertegas, yakni, apabila caleg tersebut menjadi terdakwa akan tetap dilantik, namun, setelah dilantik akan dilakukan pemberhentian sementara agar caleg tersebut fokus dengan kasus hukum yang menjeratnya.
”Sementara di ayat ke-3 sangat jelas jika caleg tersebut terpidana maka setelah dilantik akan dilakukan pemberhentian secara langsung. Dari 3 ayat di pasal 30 tersebut menjadi pedoman Gubernur untuk menetapkan pelantikan Caleg yang tersangkut hukum,” sampainya.
Rahmat juga membantah jika Gubernur Fachrori mengangkangi dan mengabaikan peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019. “Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 memang dalam pasal 28 dan 29 Gubernur melantik atas usulan KPU dan diperkuat dengan Pasal 30 ayat 1 2 dan 3,” pungkasnya.(hdn/ada)