Penyaluran Gas 3 Kg Dinalai Masih Belum Tepat Sasaran

Usulkan Subsidi Gas 3 Kg Ganti BNT

Senin, 15 Juli 2019 - 14:07:31 - Dibaca: 24 kali

Google Plus Stumbleupon


NGANTRE : Sejumlah masyarakat tengah mengantre gas subsidi di salah satu pangkalan di Kota Jambi beberapa waktu lalu. Hal tersebut terus terjadi hampir di setiap pangkalan.
NGANTRE : Sejumlah masyarakat tengah mengantre gas subsidi di salah satu pangkalan di Kota Jambi beberapa waktu lalu. Hal tersebut terus terjadi hampir di setiap pangkalan. [ Ridwan/Jambi Ekspres]

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi menyebut penyaluran gas subsidi 3 kilogram selama ini masih tidak tepat sasaran. Karenanya Pemprov berwacana akan mengusulkan perubahan skema penyaluran subsidi gas kepada masyarakat tidak mampu dengan mekanisme bantuan non tunai (BNT).

Kepala Biro Ekonomi dan SDA Provinsi Jambi Mukhtamar Hamdi mengatakan, usulan itu nantinya akan diajukan secara tertulis oleh Pemprov Jambi kepada Pemerintah Pusat.

"Jadi subsidi itu tidak dilakukan dengan barang, tapi negara memberikan santunan subsidi kepada masyarakat langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk bantuan non tunai," katanya.

Dengan diberlakukannya skema seperti itu, Mukhtamar menilai subusidi yang disalurkan pemerintah akan tepat sasaran.

Setiap penerima manfaat akan diberikan santunan uang gas subsidi senilai harga gas 3 kg, atau sebesar Rp 45 ribu per KK setiap bulannya. Sementara gas 3 kg tetap akan dijual dengan harga normal.

"Jadi ngawasinya enak dan bisa dipastikan tidak terjadi penyimpangan," ujarnya.

Diakui Mukhtamar, jumlah gas subsidi yang disalurkan di Provinsi Jambi sebenaranya sudah mecukupi untuk kuota warga tidak mampu. Pada tahun 2019 ini saja, gas subsidi 3 kg yang terealisasi sebanyak 66.000 matrix ton.

"Kalau mau kita ukur betul, sebenarnya sudah cukup. Tapi sering langka, karena tidak tepat sasaran tadi. Penjualan zona satu lari ke zona lain. Kemudian pengoplosan," jelasnya. 

Kemudian mengenai pengawasan penyaluran gas subsidi dengan menggunakan kartu kendali, disampaikan Mukhtamar, saat ini baru di coba diterapkan di Kota Jambi.

"Iya gak apa-apa anggap saja sebagai pilot project. Kalau sukses, bisa juga ditetapkan di daerah-daerah lain," pungkasnya. (aba)