Butuh Anggaran Rp 10,23 T, Akomodir 3.759 Usulan

Sabtu, 30 Maret 2019 - 23:32:51 - Dibaca: 2944 kali

Google Plus Stumbleupon


Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar saat membuka Musrenbang di Kabupaten Bungo pada Kamis (27/03) kemarin.
Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar saat membuka Musrenbang di Kabupaten Bungo pada Kamis (27/03) kemarin. / Jambi Ekspres Online

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi (28/3) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi 2020 di Kabupaten Bungo. Tema yang diangkat ‘Peningkatan Dasaya Saing Sumber Daya Manusia’. Ada lima program prioritas yang diusul Pemerintah Provinsi Jambi 2020 mendatang.

Pertama, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Ke dua, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi. Ke tiga, Peningkatan Konektivitas dan Sarana Prasarana Wilayah. Ke empat, Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan ke lima, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas. Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Dr. Doni Iskandar mengatakan, pada Musrenbang RKPD 2020 ini, usulan dari Kabupaten/Kota untuk RKPD Provinsi Jambi 2020 berjumlah 3.759 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10,23 triliun. 

“Jumlah usulan ini jauh lebih besar dari proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tahun 2020 yang berjumlah lebih kurang Rp 3,0 Triliun,” akunya.

Sementara untuk usulan yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi berjumlah 344 usulan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 610,27 miliar.

“Pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki target-target sendiri sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi yang juga membutuhkan anggaran yang cukup besar,” tegasnya.

Gubernur Jambi, Fachrori Umar menekankan bahwa usulan program dan kegiatan harus fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kata Dia, Musrenbang RKPD 2020 merupakan momentum yang penting, karena memasuki tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi. 

Fachrori Umar juga meminta semua lini dapat memperhatikan dan memiliki tanggung-jawab untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dalam mendukung pencapaian terhadap visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi, yaitu Jambi TUNTAS 2021.

“Musrenbang ini dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/ kegiatan, pagu indikatif, indikator, serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” ujar Gubernur.

Kata Dia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2018 menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi 4,71 %, tingkat pengangguran 3,86 %, dan kemiskinan 7,85 %.

“Terkait dengan capaian tersebut, Saya menyadari akan kondisi daerah kita yang memerlukan kreativitas dan kerja keras seluruh komponen pembangunan, untuk menyiasati tantangan dan hambatan yang muncul dan gangguan stagnasi ekonomi yang menerpa," ungkap Fachrori.

Fachrori mengintruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam membangun perencanaan secara lebih baik dan saling bersinergi, saling berkaitan, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur. 

 "Pengusulan program/kegiatan agar lebih fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena momentum Musrenbang ini menjadi salah satu kesempatan kita untuk selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru perencanaan," tegasnya.

Pengamat Pemerintahan dan Hukum Tata Negara Univeristas Jambi Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H menyampaikan, harusnya usulan dan hasil dari Musrenbang ini benar-benar dilaksanakan kedepannya. Jangan ada embel-embel hanya untuk memenuhi sayarat kegiatan saja.

“Rembuk dari daerah apa yang diinginkan dan dilaksanakan tepat sasaran efektif,” sampainya, saat dikonfirmasi Jambi Ekspres (28/3) tadi malam.

Nantinya, jika tidak dilaksanakan ditakutkan program yang diterapkan tidak akan sesuai. “Seperti masyarakat inginkan jembatan, tapi, pemerintah malah buat perumahan, intinya, pemerintah harus melihat apa yang diinginkan dari bawah untuk membangun daerah,” sampainya.

Dia pun mengakui memang tidak semua usulan daerah bisa dilaksanakan pemerintah, namun, dengan adanya prioritas, maka, usulan tersebut akan dapat terurai dengan baik penerapannya.

“Karena ini juga berhubungan dengan anggaran kan, jadi, pembangunan harus berdasarkan skala prioritas, mana, yang bisa dilaksanakan dan dianggarkan,” ujarnya.

Sementara, terkait pemilihan tema Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Produk Unggulan Daerah, harus lebih ditnjolkan lagi produk yang mewakili kekhasan Jambi. “Artinya, jangan hanya sekedar bersaing di nasional, tapi, harus Internasional,” sebutnya. Nantinya, unggulan yang dipilih harus ditingkatkan kualitasnya, pemasaran yang tepat sasaran. “Seperti kalau mau mengugunggulkan kopi , pertanian atau perkebunan lainnnya,” tuturnya.

Ditambahkannya, keunggulan produk ini harus lah ditingkatkan produk yang tidak ada di daerah lain. “Semisal, produk kopi ditingkatkan sehingga punya ciri khas sendiri, kopinya beda sehingga wilayah lain bisa nikmati produk Jambi,” sampainya.

Sementara untuk lima prioritas pada 2020, Dia berkomentar soal tata kelola pemerintahan saja sesuai dengan bidangnya. “Yang jelas pemerintahan harus lebih  baik menurut hukum peraturan perundang-undangan, tidak ada penyimpangan,” pungkasnya. (aba/ptm)