Ganti dengan Tagar #2019PrabowoPresiden

Rabu, 29 Agustus 2018 - 10:54:11 - Dibaca: 2624 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Partai Gerindra tidak ingin berlarut-larut dengan polemik gerakan #2019GantiPresiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai perlu ada gerakan tagar baru sebagai pengganti. Dia menginisiasi tagar #2019PrabowoPresiden sebagai pengganti #2019GantiPresiden.

"Gerindra ingin mencoba mempertegas esensi dari gerakan #2019GantiPresiden menjadi #2019PrabowoPresiden," kata Dasco di komplek parlemen, kemarin (28/8).

Menurut Dasco, suasana politik menuju Pemilu 2019 harus dibuat kondusif. Potensi perpecahan antar elemen masyarakat harus dihindari. Karena itu, tagar #2019PrabowoPresiden juga dirasa lebih mengena pada kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. "Supaya suasana lebih sejuk," ujarnya menegaskan.

Dasco menambahkan, tagar #2019PrabowoPresiden perlu lebih disuarakan. Dia mengajak para elemen simpatisan pendukung Prabowo-Sandi untuk proaktif menyebarkan tagar itu. "Jadi, mari semua bekerja demi #2019PrabowoPresiden," tandasnya.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, tagar yang diinisiasi Dasco lebih jelas dan tidak provokatif. Sah-sah saja mengampanyekan Prabowo presiden. Karena Prabowo sudah jelas diusung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai capres dengan cawapres Sandiaga Uno.

Begitu juga Jokowi–Ma’ruf yang diusung sebagai capres – cawapres. Para pendukungnya sah-sah saja mengusung tagar #2019PresidenTetapJokowi. Karena mereka ingin Jokowi kembali menduduki jabatan presiden dua periode. “Hal itu dibenarkan dalam pemilu,” terang dia saat ditemui di Posko Cemara kemarin.

Tagar Prabowo presiden sangat berbeda dengan #2019GantiPresiden. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, gerakan #2019GantiPresiden tidak jelas kelaminnya. Dia menilai gerakan itu merupaya mengganti presiden di luar mekanisme pemilu. Jadi, kata dia, target utamanya adalah mengganti presiden. Namun, target itu gagal. Target kedua, terang Masinton, gerakan tersebut untuk menurunkan elektabilitas Jokowi dengan cara-cara provokatif.

Para pengusung tagar #2019GantiPresiden selalu menyatakan bahwa itu merupakan gerakan sosial. Padahal, sejatinya aksi tersebut merupakan gerakan politik. Yang menjadi inisiatornya juga politisi. Jadi, sudah sangat jelas. Penggagasnya politisi, gerakannya juga politik.

          Kalau gerakan itu dianggap aksi sosial, kata anggota Komisi III itu, seharusnya mereka fokus membantu para korban gempa di Lombok dan sekitar atau mensuport para atlet yang sekarang berjuang meraih kemenangan di event Asian Games. “Bukan ingin mengganti presiden di luar pemilu,” tegas dia.

          Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan gerakan #2019GantiPresiden itu memang bisa dianggap bagian dari kampanye yang belum waktunya. Dia menyebutkan semestinya bila ingin kampanye itu tak perlu menyebutkan ganti presiden. Tapi langsung saja menyebut memilih salah satu calon. ”Masa ganti presiden? Memangnya bagaimana? Jadi dengan sopan lah,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (28/8).

          JK juga menampik anggapan bahwa aparat kepolisian dan intelijen berpihak. Dia menuturkan pengerahan aparat seperti polisi di daerah itu ditujukan mengatasi potensi pada kekacauan atau gesekan antara kelompok. ”Polisi tugasnya bukan soal politik. Mencegah adanya konflik. Karena ada juga orang tidak setuju. Tapi kalau bilang "pilih ini", pasti tidak diapa-apain,” jelas JK.

          Tapi dengan menyebutkan #2019GantiPresiden itu secara tidak langsung meminta untuk tidak memilih calon lain. Menurut JK, semestinya bukan begitu cara berkampanye yang baik. Meskipun tagar tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai tindakan makar. ”Kalau makar sih engga. Bahwa tidak pada tempatnya dan takut terjadi konflik,” tegas dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, negara sangat menjamin hak kebebasan berpendapat. Termasuk keinginan agar capres pilihannya memenangi pemilu. Namun di sisi lain, cara yang dilakukan harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda.

Oleh karenanya, dibandingkan memainkan narasi ganti presiden yang menyinggung sebagian masyarakat, pemerintah berharap agar narasi yang dimunculkan adalah tawaran program kerja yang diajukan pihak oposisi. Dengan cara tersebut, diharapkan suasana politik bisa lebih damai.

Dia menilai, narasi 2019 ganti presiden memberikan kesan negatif. Bahkan, bisa diartikan gerakan makar. Pasalnya, kata dia, secara harfiah, ketika masuk tanggal 1 Januari pun sudah termasuk tahun 2019. Padahal, masa jabatan presiden masih berlangsung sampai oktober.

Di sisi lain, pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019 juga bertajuk pemilihan presiden. Bukan pergantian presiden. “Ganti itu kata kerja, bahasa arabnya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu perintah dengan segala cara dipakai untuk menggantikan presiden,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (28/8).

Politisi Golkar itu menambahkan, keinginan kelompok oposisi untuk bisa berkuasa sangat diperbolehkan dan sah secara konstitusional. Namun dia berharap, keinginan itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang dapat memperkeruh suasana dan beresiko menciptakan perpecahan

Ngabalin menambahkan, jika praktek tersebut masih akan diteruskan, maka sangat wajar jika polisi melakukan pembubaran. “Jadi Anda nggak usah marah-marah sama polisi. Polisi representasi hukum,” pungkasnya.

(bay/lum/jun/agm/far)