Menunggu Balasan Air Mata Fachrori, SKPD Pemprov Jambi Dinilai Tak Loyal

Kamis, 09 Agustus 2018 - 16:39:39 - Dibaca: 1557 kali

Google Plus Stumbleupon


Fachrori Umar - Plt. Gubernur Jambi
Fachrori Umar - Plt. Gubernur Jambi / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Usai Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar menangis dan mengungkapkan kekecewaannnya pada jajaran eselon II A Pemprov di rapat paripurna DPRD, Selasa (7/8) lalu, hal ini memantik dugaan bahwa tidak hadirnya ‘Sang Anak Buah’ dalam acara penting tersebut dikarekan bentuk tidak loyal kepada pimpinan.

Sesuai dengan ungkapan Fachrori yang menyebut dirinya merasa sendiri dalam menjalankan pemerintahan.  Kejadian ini bukan hanya pertama kali terjadi. Beberapa waktu lalu, Fachrori juga pernah mengeluhkan hal tersebut.

Namun demikian, Sekda Provinsi Jambi M Dianto menyebut penilaian itu merupakan kewenangan seorang pimpinan daerah. Namun dia menyebutkan jika ketidakhadiran OPD karena sedang berdinas di luar daerah.

“Secara fisik tidak hadir, tapi ada sekretaris Dinas dan Kabid,” sebutnya.

Dianto malah menengarai perwakilan kadis tersebut yang tidak mau duduk di bangku depan Eselon II dan memilih duduk di bangku eselon III yang notabene tidak terlihat Plt Gubernur.

“Padahal sudah saya bilang kalau mewakili kadis duduk saja di bangku depan tidak apa, mungkin entah karena segan atau apa mereka tidak duduk disana,” sebutnya.  

Dianto pun menyebut jika merujuk absen hadir,  seluruh OPD hadir dalam rapat lalu. “Malah jika tidak datang di sms juga Bu Sekwan,” akunya.

Menanggapi hal ini, Husairi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi menyebutkan sebenarnya pihak OPD memang diundang kala itu.Dia mengakui ada beberapa kepala dinas dan kepala badan yang tidak mungkin hadir karena kepentingan tugas dinasnya diluar atau dalam daerah.

“Mungkin ada yang harus mewakili, mungkin perwakilan tersebut duduknya mencar-mencar sedikit ,” sebutnya.

Dirinya pun menyebut sebenarnya kemarin acaranya berada pada  domain DPRD Provinsi Jambi. Kata dia, untuk teknisnya Sekretariat DPRD akan melakukan pelaporan kepada plt gubernur. “Bentuknya absensi,” ujarnya.

Tindak lanjutnya, nanti jika ada petunjuk Plt Gubernur  ke BKD tentang penindakan ataupun teguran atas perilaku kepala SKPD, BKD  akan melaksanakan instruksi Plt.Gubernur.  “Kalau diganti tidak lah, karena bukan merupakan pelanggaran berat, paling diberi teguran lisan,  semua loyal siapapun pemimpin kita, itu tingkat keseriusan kerja bantu Plt Gubernur Jambi,” sebutnya.

Sedangkan selepas kejadian di Paripurna Husairi menyebut tidak ada pertemuan antara para kepala SKPD dan atasan mereka setelah itu. ”Kita Insya Alah sampai sekarang loyal, mekanismenya yang tidak loyal dan tidak loyal pak gubernur lah yang tahu ,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi  Cornelis Buston (CB) lebih memilih mengomentari terkait kesalahan tempat plt  Gubernur menangis dan marah pada anak buahnya tersebut. “Semestinya tidak terjadi di Paripurna DPRD, harusnya menegur bukan disana di forum lain seharusnya,”  ujarnya.

Tetapi CB menyatakan memahami pekerjaan Plt Gubernur yang cukup berat karena hanya seorang diri memegang tampuk pimpinan. “Apalagi beliau merasa tidak didukung kepala SKPD, apalagi beliau orangnya cukup cepat bereaksi, karena sebagai orang tua kita dan sering emosi beliau tidak terkendali,” sampainya.

Mengenai pemandangan sering kosongnya bangku eselon II A ini, CB pun mengakui dirinya memang  sering melihat kursi Kepala SKPD tidak penuh.

“Banyak yang datang wakil, padahal kalau kemarin harusnya datang, RPJMD padahal sangat penting,” sampainya. 

Ke depan CB berharap moment kekecewaan tersebut agar menjadi perhatian serius pejabat SKPD.

”Agar mendukung kerja Plt ke depan,” pintanya. Untuk usulan pergantian kepala Dinas sendiri CB menyampaiakan lembaganya tidak mempunyai wewenang untuk itu. “Itu kewenangan prerogatif Plt Gubernur nantinya,  itu sesuai kebutuhan apa mau dipertahankan atau diberikan surat teguran sendiri,” sampainya.

Mengamati persoalan ini pengamat pemerintahan Bahren Nurdin menyampaikan seharusnya kepala SKPD lebih menunjukkan etika karena yang hadir kala itu adalah Plt Gubernur yang merupakan atasan mereka.  “Tidak ada alasan untuk tidak hadir, karena disitu ada wakil gubernur.  Boleh dikatakan kali ini mereka kehilangan loyalitas,” ucapnya.

Namun Bahren menyebut perlu juga dicari alasan sebenarnya terkait ketidakhadiran para eselon II A tersebut.  “Apa yang sebabkan tidak hadir apa ada persoalan politik atau kepentingan mendesak harus dilihat juga,” sebutnya. Padahal seharusnya jika koordinasi berjalan baik sudah meluangkan waktu untuk hadir kala itu. “Jadi selain tidak loyal  aturan etika juga dilanggar , mereka tidak hadir kurang etika, kan pimpinan hadir  sebaiknya harus hadir pula,” ujarnya.

Mengenai solusi dari hal tersebut , Kata Bahren selayaknya Fachrori harus mengevaluasi pekerjaan anak buahnya secepat mungkin, sebelum melakukan pergantian jabatan di SKPD tersebut.

“Itu hak plt Gubernur, harus dievaluasi kinerja dan capaian mereka  sejauh mana, harus dievaluasi secepat mungkin karena menyangkut kinerja ke depan,” sampainya.

Bahren menambahkan nantinya, penilaian tentu berbasis kinerja saja. “Tidak usah ada muatan politis , maka itu dipanggil saja,” sebutnya.

Dilain sisi Bahren juga mengamati bahwa juga ada kendala dengan status Fachrori yang hanya pelaksana tugas. “Memang karena tidak penuh kekuasaannya, tapi untuk pergantian Kepala SKPD masih punya hak untuk itu,dan rakyat tentunya berharap yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat jambi, pembangunan jambi tidak boleh terganggu,” pungkasnya.

(aba)