Fulus Caleg Harus Tebal, Untuk DPR RI Bisa Habis Miliaran Rupiah

Kamis, 09 Agustus 2018 - 16:38:24 - Dibaca: 988 kali

Google Plus Stumbleupon


Illustrasi
Illustrasi / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Bertarung sebagai Calon Anggota  Legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada modal yang harus dikeluarkan agar terpilih dan duduk sebagai anggota dewan terhormat untuk lima tahun ke depan.

Untuk DPRD Kabupaten/Kota saja, calon legislator harus  merogoh kocek dari angka Rp 50 juta hingga Rp. 200 juta. Begitu pula dengan DPRD Provinsi setidaknya harus mengeluarkan pulus sedalam-dalamnya Rp. 200 juta hingga Rp 1 miliar (M).

Itu semua angka minimal. Masih sangat banyak Caleg yang menghabiskan budjet di atas itu untuk satu kursi DPRD.

Beda lagi dengan DPR RI yang mengincar kursi panas di Senayan. Biaya yang harus dikelaurkan lebih tinggi dengan wilayah garapan yang lebih besa. Setidaknya si calon harus memiliki modal tebal dengan kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar lebih untuk bisa melenggang.

          Nominal itu digunakan sebagai mesin politik hingga pemunguatan dan penghitungan suara pada 7 Agustus 2019 mendatang. Ada kebutuhan akomodasi ke daerah pemilihan seperti transportasi, penginapan dan lain sebagainya.

Belum lagi biaya logistic kampanye seperti kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho hingga lomba kesenian dan olahraga. Tidak keemungkinan adanya bantuan sosial seperti perbaikan musala, masjid dan tempat ibadah lainya.

Terkahir ada biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye dan ditutup dengan biaya saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Anggota DPRD Batanghari yang enggan disebutkan namanya tidak menampik adanya biaya yang harus dikeluarkan.  Menurutnya, biaya politik tersebut tergantung kepada para politisi dalam bersosialisasi kepada masyarakat.

"Ada yang menyiapkan hingga 200 juta, dari biaya sosialisasi hingga lainnya" ungkapnya.

Bahkan dirinya mengaku tingginya biaya politik tersebut juga tergantung kepada wilayah daerah pemilihannya.  "Luas wilayah juga berpengaruh, bagi bukan wilayah kota seperti di Perdesaan mungkin biaya coss nya rendah, tapi itu semua relatif tergantung kepada pribadi sendiri"ungkapnya.

Sementara, anggota DPRD Kota Jambi yang juga akan ambil bagian pada Pileg 2019-2024 mendatang menyebutkan, untuk bertarung menjadi wakil rakyat, terlebih dahulu harus ada dukungan dan dorongan. Calon wakil rakyat harus dikenal dan merupakan tokoh dikampung halamannya.

“Pada intinya orang yang hendak menjadi wakil rakyat, minimal menjadi panutan dikampung. Orang yang sudah dikenal. Disitulah untuk meyakinkan kita untuk maju menjadi wakil rakyat,” kata Calon DPRD Kota Jambi priode 2019-2024, yang tidak ingin namanya dicantumkan.

Anggota DPRD yang sudah dua priode duduk mewakili rakyat Kota Jambi tersebut mengungkapakan, untuk perhelatan akbar 2019 nanti. Ia lebih mengedepankan pergaulan dan kekeluargaan.

“Kalau orang tidak kenal kita, bagaiman kita mau jadi wakil rakyat. Yang jelas pergaulan yang harus kita jaga,” sebutnya.

Ia mengaku, tetap menyiapkan materi untuk maju pada priode 2019-2024 nanti. Materi tersebut untuk keperluan sosialisasi, operasional, bayar honor saksi di TPS dan alat peraga. “Materi jelas perlu. Minimal kita harus siapkan Rp 100 juta. Sebenarnya relatif, tergantung dari masing-masing Caleg,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ia menyebutkan, menjadi wakil rakyat harus bisa menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sewaktu terpilih kita harus tahu tupoksi kerja. “Intinya kita harus cakap dalam bicara, bergaul, komunikasi. Kreteria itu harus dipenuhi,” katanya.

Tidak jauh berbeda dengan bakal Caleg yang akan maju untuk DPRD Provinsi Jambi juga menyebutkan adanya biaya politik yang harus dikeluarkannya. Hanya saja jumlah yang dikelaurkan tidak bisa di patok dan angkanya juga berbeda setiap masing-masing calon. “Tidak bisa dipatok, tapi ada biaya yang harus dikeluarkan. Jumlah berbeda-berbeda,” kata sumber koran ini yang juga enggan dicantumkan namanya.

Sebagai Caleg yang juga pernah maju pada Pemilu 2014 lalu, ia menyebutkan jika biaya yang dikeluarkan berkisar dari Rp. 200 hingga Rp. 300 juta. Jumlah itu sudah termasuk saksi, biaya sosialisasi dan kampenye  ketika turun ke Dapil.

“Kalau saksi kita patungan. Memang ada untuk pertemuan dan biaya atribut. Angka ini masih minim karena dirinya memilih turun langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat. Jadi tidak ada untuk membeli suara,” jelasnya.

Jumlah yang dikeluarkan dirinya itu masih cukup minim karena ditopang dengan jaringan yang sudah dibentuk selama ini. ada beberapa jaringannya yang siap berkeja membantu untuk berjaung meyakinkan masyarakat. “Ada kawan-kawan yang masih ingin membantu dilapangan, lebih kurang 70 persen mesin kita dari sana,” ungkapnya.

Tapi bereda dengan teman sejawatnya yang diakui bisa menyiapkan Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Ia beralasan tidak ingin menjadi beban dan masalah ketika terpilih untuk mengemban amanah rakyat.

“Tidak perlu kita sebutkan nama. Ada teman yang maju sudah menyiapkan 2 hingga 3 miliar. Saya sendiri tidak ingin jika itu menjadi beban nanti,” terangnya.

  Bagaimana dengan DPR RI? Berdasarkan penelusuran koran ini, si Caleg bisa mengeluarkan rupiah dari Rp  1 miliar hingga Rp 5 Miliar.  “Kalau yang serius bisa hingga 5 miliar. Tapi kalau penggembira tentu tidak sebesar itu,” ujar salah seorang mantan Caleg yang sebelumnya pernah maju di Pemilu 2014 lalu.

Meksipun kembali maju, dirinya jumlah itu juga bisa berbeda. Seorang petahana tentunya bisa lebih minim karena memiliki akses lebih dari Caleg yang lain. “Makanya harus ada hitung-hitungan. Karena petahana lebih untung dengan akses yang dimiliki,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Hadi Suprapto Rusli (HSR) mengatakan untuk maju di Pemilu legislative, si Caleg harus memiki dua modal yaitu sosial dan kapital. Jika modal sosial tinggi, maka kapitalnya menjadi sedikit.  “Tapi kalau modal sosialnya sedikit, modal kapitalnya menjadi tinggi. Maka rata-rata untuk Caleg agar bisa duduk harus memiliki keduanya,” katanya.

Meskipun begitu, modal sosial tetap harus ditopang logitik yang kuat. Karena ada biaya akomodasi, kampanye dan saksi yang harus dikeluarkan masing-masing caleg. “Modal sosial tidak bisa kosong. Karena ada saksi dan kampanye yang harus dilakukan, meksipun disiapkan partai, tapi jumlahnya tentu terbatas,” ucapnya.

Untuk DPRD Kabupaten/Kota, kata Hadi, rata-rata harus menyiapkan biaya minimalnya Rp 50 sampai Rp 200 juta. Jumlah ini sudah memiliki modal sosial tinggi agar bisa duduk. “Kalau tidak bisa lebih dan belum tentu terpilih. Kalau tidak dikelolo bisa habis dan tidak terukur biayanya,” sebutnya.

Begitu juga dengan DPRD Provinsi, sebut Hadi, bisa saja mengeluarkan Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar. Bahkan ada yang mencapai Rp 5 miliar jika tidak memiliki modal sosial.  “Tapi kalau untuk pusat rata-rata bisa 5 sampai 15 miliar. Kalau tidak punya segitu tentu herus pikir-pikir untuk maju,” sebutnya.

“Bayangkan untuk 1 kali pertemuan itu bisa habis 500 ribu sampai 2 juta. Tinggal kali saja berapa kali pertemuan, untuk bayar tim dan yang lain. Itupun belum tentu terpilih. Makanya jika mau nyaleg banyak yang mikir, jangan sampai menggangu ekonomi rumah tangga,” ungkapnya.

Pengamat politik Jafar Ahmad menilai biaya dan segmentasi setiap tingkat bereda untuk masing-masing Caleg mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi hingga RI. Biaya yang dikeluarkan juga relative dari masing-masing calon.

“Karena level yang paling dasar orang memilih itu dari sisi sosiologis, bisa unsure etnis, agama atau satu komunitas. Tapi kelompok sosiologis dari beberapa kali survey kita hanya berlaku efektif untuk DPR yang wilayah cakupannya besar, seperti DPR RI,” katanya.

Terkiat berapa biaya yang harus dikeluarkan, kata Jafar, sangat tergantung dengan rival politik satu partai. Sebagai cantoh Caleg Golkar HBA tentu akan mengimbangi Saniatul Latifa, begitu juga dengan Dipo dan Bakri di PAN.

“Jadi apa yang dilakukan Bakri tentu akan diimbangi Dipo. Begitu juga dengan Saniatul dan HBA maupun SAH dengan Murady. Kalau Muradi ingin menang dia harus mengimbangi cara main SAH, kira-kira begitu,” ucapnya.

Sehingga setidaknya seorang Caleg harus mengeluarkan hingga Rp. 15 miliar tergantung rival politiknya dalam satu partai. Bisa juga angka itu lebih tinggi karena sudah tertinggal jauh disebabkan alasan sosiologis yang kurang mumpuni.

“Jadi sangat relative sekali.  Karena sangat kecil kemungkinan satu partai itu dapat dua kursi,” tukasnya.

(aiz/hfz/rza)