Sibawaihi jadi Bupati 7 Hari, Pelaksana Harian, Masa Jabatan Al Haris Berakhir

Selasa, 07 Agustus 2018 - 11:30:02 - Dibaca: 573 kali

Google Plus Stumbleupon


Jambi Ekspres Online / Jambi Ekspres Online

JAMBI - Sejak Senin kemarin (6/8), kursi Bupati Merangin tidak lagi diisi oleh Al Haris. Ini  dikarenakan masa jabatannya yang berakhir pada 5 Agustus kemarin.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Jambi , Rahmad Hidayat membenarkan hal tersebut. Menurutnya, masa  jabatan yang telah didudukinya selama lebih dari 4,5 tahun ini untuk sementara waktu akan diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

 

"Jika sudah oke langsung pelantikan, paling lama tujuh hari", Rahmad Hidayat - Karo Pemerintahan Setda Provinsi Jambi

 

‘‘Mulai kemarin (6/8),  jabatan Bupati diisi oleh pelaksana harian (Plh) yang ditetapkan dengan surat penunjukan Kemendagri, yakni Sekretaris Daerah Merangin Sibawaihi,’‘ katanya saat dikonfirmasi Koran ini (6/8).

Untuk masa tugas Plh ini sendiri, dikatakan Rahmad akan berkisar 5 hingga 7 hari ke depan. Hal ini seiring dengan menunggu ketetapan nama pejabat sementara Bupati Merangin yang akan ditetapkan Kemendagri dalam waktu dekat.

‘‘Untuk saat ini sudah ada tiga nama yang kita ajukan ke Kemendagri,’‘ ujarnya.

Nama tersebut kata Rahmad berasal dari jabatan tinggi pratama di Setda Provinsi Jambi. ‘‘Bocorannnya ada satu nama asisten Setda Provinsi Jambi, dan dua nama berasal dari Kepala Biro di Setda Provinsi Jambi,’‘ ujarnya.   

Teknisnya, menurut Rahmad, nantinya akan  tampilkan kriteria calon yang akan dipilih langsung Kemendagri. ‘‘Jika sudah oke langsung pelantikan, paling lama tujuh hari,’‘ sebutnya.

Sedangkan untuk dua kepala daerahyan mengikuti pemilihan umum sebelumnya, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci, akan berakhir pada 4 November 2018 dan kabupaten kerinci akan berakhir pada 4 Maret 2019 mendatang. 

‘‘Kalau untuk Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci belum ada pengajuan satu namapun karena masa jabatan masih lama, Pemerintah Provinsi Jambi akan mengajukan 3 nama yang bakal menjadi PLH di dua daerah dua mingggu sebelum masa jabatan berakhir,’‘ pungkasnya.

Sibawaihi yang dikonfirmasi juga membenarkan perihal penunjukan dirinya itu. Ia mengaku juga sudah menerima Surat Keterangan terhitung dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Merangin.

‘‘Untuk sementara saya yang di SK oleh Plt Gubernur Jambi untuk menjabat Pelaksana Harian Bupati Merangin terhitung dari 6 Agustus 2018 sampai nanti ditunjuk Pjs Bupati,’‘ ujar Sibawaihi.

Yang nantinya Sibawaihi menjelasakan setelah Pjs sudah ditunjuk oleh Kemendagri melalui Gubernur Jambi, Pjs akan melaksanakan tugas Bupati hingga sampai waktu pelantikan.

‘‘Nanti kalau Pjs sudah ditunjuk akan melaksanakan tugas Bupati hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekitar tanggal 21 September 2018,’‘ ujar Sibawaihi.

Sebelumnya, soal agenda pelantikan bupati dan walikota terpilih? Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi Rahmad Hidayat, menyampaikan,  semua langkah pelantikan akan dilakukan setelah habisnya masa jabatan.

Untuk tiga daerah yang sudah menggelar Pilkada, yakni Kota Jambi, Merangin dan Kerinci, yang paling dekat akan habis masa jabatannnya adalah Bupati Merangin Al-HAris. “Untuk yang paling dekat Merangin yakni pada akhir Agustus 2018,” sebutnya beberapa waktu lalu.

Selanjutnya adalah Kota Jambi. Kepemimpinan Syarief Fasha akan habis empat bulan mendatang. “Kota Jambi akan habis pada akhir November 2018,” sampainya.

Sedangkan yang paling lama adalah Kabupaten Kerinci yang akan habis pada awal tahun depan. “Bupati Kerinci akan habis masa jabatannnya pada Maret 2019 mendatang,” ujarnya.

Seperti diketahui ketiga pejabat petahana ini menang dalam kontestasi politik di daerahnya. Namun untuk pelantikan kembali atau periode kedua kepala daerah ini, Rahmad menyebut mekanismenya setelah keluar surat keputusan akan diserahkan ke bironya. “Untuk pelantikan setelah keluar SK biasasnya diserahkan ke Biro pemerintahan Provinsi Jambi,” pungkasnya.

“Biro pemerintahan baru bisa bekerja setelah ada usulan balasan dari Kemendagri ke Gubernur,” katanya.

Menurut Rahmad, surat tersebut biasanya keluar pada akhir masa jabatan mendatang. “Artinya akan dilantik paling lambat sebulan berikutnya setelah keluarnya surat edaran,” sampainya.

(aba/wwn)