Zumi Zola Tersangka Lagi, Diduga Terima Gratifikasi Rp 49 M

Rabu, 11 Juli 2018 - 08:15:32 - Dibaca: 1025 kali

Google Plus Stumbleupon


Gubernur Jambi Non Aktif Zumi Zola Zulkifli saat menjadi saksi pada sidang suap RAPBD Prov. jambi  2018 di PN Jambi
Gubernur Jambi Non Aktif Zumi Zola Zulkifli saat menjadi saksi pada sidang suap RAPBD Prov. jambi 2018 di PN Jambi / Jambi Ekspres Online

JAKARTA - Gubernur non aktof Provinsi Jambi Zumi Zola kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Kali ini Zola bersama beberapa pejabat daerahnya diduga turut menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi.

 

"Saat ini penyidik telah menemukan bukti bahwa ZZ diduga menerima total uang Rp 49 miliar selama periode 2016-2017", Basaria Panjaitan - Wakil Ketua KPK

 

Dijelaskan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, perkara baru yang menjerat Zumi kali ini terkait  pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang digelar November tahun lalu terhadap sejumlah pejabat di Jambi.

Selain itu, penetapan tersangka baru terhadap Zumi Zola setelah mencermati fakta-fakta pada persidangan, keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang ada. ”Setelah mencermati fakta sidang, keterangan saksi, dan barang bukti, ZZ selaku Gubernur Jambi diduga mengetahui dan menyetujui terkait uang ketok palu kepada anggota DPRD,” lontar Basaria di gedung KPK, Selasa (10/7).

Menurut Basaria, pihaknya menduga Zola setidaknya mengetahui dan menyetujui pemberian suap yang disebut uang ketok palu terhadap sejumlah anggota DPRD Jambi. Yang mana uang itu terkait persetujuan DPRD terhadap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Ia menambahkan, pihaknya menduga Zola meminta Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin agar mencari uang untuk sejumlah anggota DPRD Jambi. Zola juga memerintahkan  bawahannya agar mengumpulkan uang dari dana perangkat daerah dan pihak lain, untuk diserahkan kepada anggota DPRD Jami.  Total uang yang diserahkan kepada anggota DPRD sebesar Rp 3,4 miliar. ”Uang itu ditujukan agar anggota DPRD mau menghadiri rapat pengesahan RAPBD 2018," beber Basaria.

Bukan hanya itu, dalam penyidikan terungkap pula kalau Zola menerima gratifikasi senilai total Rp 49 miliar. Jumlah Rp 49 miliar itu bertambah dari hasil penyidikan awal yang nilai gratifikasi Zumi hanya sekitar Rp 6 miliar. ”Saat ini penyidik telah menemukan bukti bahwa ZZ diduga menerima total uang Rp 49 miliar selama periode 2016-2017,” ujar Basaria.

Selain Zumi, Basaria mengaakan pihaknya sudah menetapkan Arfan yang merupakan PLT Kadis PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai tersangka. Zumi dan Arfan diduga telah menerima hadiah atau gratifikasi terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2016 – 2017.

Sebagai tersangka dalam perkara baru ini, ditegaskan Basaria kalau penyidik KPK menjerat Zumi dan Arfan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau Pasal 5 ayat (1) huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Zola terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Sebagaimana diberitakan, Januari lalu KPK menetapkan Zola sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait proyek-proyek di Jambi. Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama Arfan, Plt Kadis PUPR sekaligus Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Jambi.

Namun sayangnya, pengacara Zumi Zola M Farizi saat dikonfirmasi koran ini sekitar pukul 19.00 Wib semalam (10/7) belum bisa berkomentar banyak. Ia beralasan sedang berada di tempat ibadah.

‘’Maaf mas, Saya lagi di mesjid,’’ ujarnya seraya mematikan ponselnya. Saat dihubungi kembali sekitar pukul 20.50, Farisi tidak lagi mengangkat ponselnya. Begitu pula saat dihubungi via pesan pendek, juga tak kunjung dibalas.

Namun demikian, terkait dugaan Zola menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah sebenarnya juga sudah pernah disampaikan oleh Asrul Pandapotan Sihotang, orang dekat Gubernur Jambi non aktiv di persidangan dengan terdakwa Supriyono 23 Mei 2018.

Ini disampaikannya saat ditanya Jaksa Penuntut Umum tentang alasan pemilihan Arfan sebagai Plt Kadis PUPR. Asrul menyebut,  terlebih dahulu dirinya menanyakan potensi fee proyek saat Arfan hendak diangkat menjadi plt Kadis PUPR.

Adapun dana ini merupakan perkiraan jatah untuk Zumi Zola Zulkifli apabila Dinas PUPR dikomandoi oleh Arfan kelak.

“Potensi fee proyek Pak Arfan disebutkan Rp 20 Miliar (M) sampai Rp 22 M,” ujar Asrul kala itu.

Atas perkiraan yang dibuat oleh Arfan tersebut Asrul mengatakan Gubernur Zola sempat kecewa. “Sempat kecewa karena saat diurus Apif Firmansyah (mantan orang kepercayaan Zola, red) fee proyek di Dinas PUPR bisa mencapai Rp 20 M sampai Rp 25 M,” ungkapnya.

Zumi Zola sendiri saat ini masih ditahan oleh penyidik KPK dalam kasus gratifikasi. Hanya saja, dalam persidangan dengan terdakwa Erwan Malik Cs 14  Maret 2018 silam, Zola juga pernah memberi kesaksian. Awal keterangannya, Zola mengaku sejak awal pengesahan RAPBD memang ada gelagat dari anggota Dewan untuk meminta uang ketok palu.  ‘‘Itu dari awal ada gelagat. Firasat Saya begitu. Karena setiap sidang, kok lama sekali kuorumnya,’‘ ujar Zumi Zola.

Dari gelagat tersebut, pada Oktober 2018 di salah satu Mall di Jakarta, Zumi mengaku curhat dengan rekannya Asrul. Dalam hal ini, Azrul menyarankan untuk tidak memberikan uang ketok ke dewan.

Lanjutnya, begitu juga saat dirinya berkoordinasi dengan Erwan Malik yang ketika itu menjabat sebagai Plt Sekda Provinsi Jambi. ‘‘Mereka (Asrul dan Erwan,red) bilang jangan memberikan uang,’‘ jelasnya.

Dia menjelaskan, jika nantinya pada paripurna RAPBD 2018 tidak disahkan atau tidak kuorum, maka akan diambil anggaran 2017. ‘‘Pak Erwan juga setuju waktu itu,’‘ sebutnya, seraya mengatakan jika waktu itu belum ada permintaan uang ketok palu. Namun, Dia sudah menduga hal itu.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata dugaannya itu memang terjadi. Ketika berada di Jakarta dia kembali bertemu Asrul dan mengungkapkan ada permintaan uang ketok palu dan fee dari anggota DPRD.

‘‘Hanya Sejumlah uang. Saya ingatnya itu. Belakangan Saya baru tahu uangnya sekitar 200 juta per anggota dewan. Setelah kasus ini mencuat. Saya juga tahu dari media yang memberitakan,’‘ bebernya.

Kemudian JPU bertanya, ‘‘Apakah saudara ketemu Syahbandar di Hotel Mulia Jakarta. Mendekati sidang paripurna. Pada awal November,’‘ tanya JPU.

Zola mengiyakan. Dia mengaku ketika itu Syahbandar menyebutkan pertemuan itu atas permintaan dari pimpinan DPRD Provinsi Jambi. ‘‘Pertama bahas perkembangan pembagunan di Jambi. Yang kedua, membahas dukungan partai politik soal pilwako dan pilkada di daerah,’‘ kata Zola.

Ketika itu, Syahbandar juga memuji kinerja dari Erwan Malik selaku Plt Sekda dan Arpan Plt Kadis PUPR. ‘‘Saya kaget jugaa. Dan meminta keduanya didefinitipkan sebagai Sekda dan Kadis. Saya tidak bisa jawab,’‘ ungkap Zola.  

JPU  kemudian mempertanyakan sambungan telepon Zola dengan Erwan pada 25 November 2017 sekitar pukul 16.16 WIB. Bahkan, rekaman juga diputar di pengadilan.

JPU menyimpulkan dari percakapan itu, bahwasanya Erwan mengaku baru tiba di rumah usai rapat bersama pimpinan dewan. Erwan bilang pimpinan minta jaminan untuk Senin ( Paripurna pada 27 November 2018). JPU bertanya, apakah ada jaminan soal ketok palu?.  ‘‘Saya tidak tahu,’‘ jawab Zola.

Kemudian dari rekaman itu, Erwan juga menyebutkan masalah komisi III merupakan tangguggjawab pimpinan. ‘‘Apa ini maksudnya?,’‘ tanya JPU. ‘‘Komisi III sering interupsi. Ini masalah interupsi mengenai akan meghambat sidang paripurna itu agar tidak jalan. Saya tahunya itu,’‘ jawabnya lagi.

Masih dalam rekaman itu, Erwan mengatakan malam Sabtu (24/2/2017) bergerak sampai menjelang malam Senin (25/2/2017). Ketika itu, Zola menjawab. ‘‘Iya, coba-coba-coba aja. Oke-oke,’‘ suara Zola dalam sambungan telepon.

Dengan percakapan itu, JPU menanyakan maksud dari ucapan malam ini mulai bergerak. ‘‘Asumsi Saya melobi. Saya bilang coba. Tapi saya tidak yakin juga. Karena waktu yang mepet,’‘ kata Zola.

Menurutnya, ini melobi tidak memberikan uang. Karena sebelumnya, Dia dan terdakwa Erwan berkomitmen jika RAPBD 2018 tidak disahkan akan kembali menggunakan anggaran 2017.

Sampai ke sidang paripuran, Zola mengaku hampir semua fraksi memberikan kritikan. Bahkan, fraksi PDIP mengatakan pertumbuhan ekonomi di Jambi ini menurun. ‘‘Saya bantah, berdasarkan data BPS meningkat. Akhirnya semua fraksi setuju. Saat itu juga ada permintaan untuk mendefinitipkan Sekda,’‘ kata Zola.

JPU menyebutkan, jika Zola tidak mengikuti kemauan dewan. Terus terjadi pemberian suap terkait pengesahan RAPBD 2018. ‘‘Saya kaget juga, ketika hari terjadinya OTT. Saya telepon pak Erwan. Kok ini kenapa. Ada apa ini? Pak Erwan bilang, Oh bapak tidak terlibat katanya. Saya bilang ini kenapa. Saya cek informasinya, ketika sore Pak Erwan tidak bisa dihubungi lagi,’‘ tuturnya.

Ketika ditanya apakah mengenal Asiang, Zola mengaku hanya mengenalnya saja. Namun, Dia tidak tahu mengenai uang suap Rp5 miliar.

Sementara itu, terkait dengan kesaksian yang disampaikan Zumi Zola, hanya terdakwa Saipudin dan Erwan Malik yang menyampaikan bantahan, sementara itu terdakwa Arpan menolak ketika hendak diberi kesempatan.

Dalam bantahanya, Saipudin  mempertanyakan apakah ada dampak pribadi bagi kepala OPD ketika RAPBD disahkan atau tidak?  ‘‘Saya tidak bisa menjawab itu,’‘ jawab Zola.

Ditanyakan lagi terkait ada atau tidak informasi perkembangan pembahasan RAPBD tahun 2018. Zola mengaku, tidak mengetahui dan tidak ada laporan.

Bahkan dalam jawabannya Zola dalam persidangan menegaskan dirinya tidak mengetahui perkembangan pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 hingga pengesahan.

Kemudian, ketika Saipudin menanyakan apakah gubernur selaku pimpinan memberikan bantuan hukum terhadap mereka. Zola mengatakan ia sudah menghubungi Biro Hukum.  ‘‘Dari laporan yang saya terima, untuk kasus narkoba dan korupsi tidak bisa diberikan bantuan hukum,’‘ katanya.

Sementara Erwan malik menegaskan  tidak pernah menelpon Gubernur Jambi. Menurut dia Gubernurlah yang menghubungi dirinya terkait laporan perkembangan pembahasan anggaran.

Kemudian, terkait pernyataan Zola ada melakukan rapat bersama seluruh OPD. Ia menjelaskan Perencanaan APBD tahun 2018 di lakukan oleh Bappeda Provinsin Jambi sendiri. ‘‘Saya tegaskan tidak ada rapat bersama OPD, pernyataan bapak salah,’‘ kata Erwan Malik saat memberikan bantahan.

Kemudian Erwan menegaskan bahwa dirinya melaporkan adanya permintaan uang dari dewan sebagai pelicin ketok palu RAPBD. Zola mengakui ada laporan itu dan dia mengiyakan.  ‘‘Laporannya ada,’‘ kata Zola.

Kemudian Erwan kembali bertanya, terkait perkembangan uang suap, ‘’Bapak menerintahkan untuk koordinasi dengan Asrul?’‘  Zola juga membenarkan ada intruksi itu. ‘‘Iya,’‘ kata Zola.

Namun, ketika ditanyakan Erwan terkait persetujuan melalui Asrul,  Zola dengan tegas membantah pernah memberikan persetujuan pemberian suap melalui Asrul.  ‘‘Tidak.  Itu tidak pernah, saya memang pernah berkomunikasi dengan Asrul  tapi tidak membahas itu,’‘ katanya.

Sebenarnya, dalam persidangan kemarin juga sempat ditanyakan oleh kuasa hukum terdakwa terkait keterangan dari saksi lainnya, Amidi, yang  sebelumnya menyebutkan Zola pernah meminta uang kepada Arpan untuk berangkat ke Amerika senilai USD 30.000.

Hanya saja pertanyaan ini langsung disanggah oleh jaksa KPK. ‘‘Kita masih ada perkara lain, jadi mohon izin yang mulia ini tidak ada kaitannya. Sudah beberapa kali saya jelaskan baik kepada kuasa hukum terdakwa ataupun terdakwa,’‘ tegas JPU KPK menyampaikan keberatannya atas pertanyaan tersebut. 

 

Pengacara Erwan Cs Tak Terkejut

Di bagian lain, terkait penetapan status tersangka baru terhadap  Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dalam kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018, yang sebelumnya hanya melibatkan nama mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Erwan Malik, mantan Asisten III Setda Provinsi Jambi Saipudin, mantan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan serta  Anggota DPRD Fraksi PAN Supriyono mendapat tanggapan dari kuasa hukum tiga terdakwa pertama, Sri Hayani.

Sri Hayani menyebut, penetapan Sprindik terhadap Zumi Zola terkait kasus ini sudah lama diprediksi oleh timnya. Pasalnya dia menyebut kliennnya tidak mungkin menjalankan perintah tanpa ada yang menyuruh. “Kita sudah dengar juga sebelumnya dan yakin tidak mungkin klien kita lakukan sendiri,” sebutnya.

Menurut Sri Hayani, hal ini didukung oleh kliennnya yang tidak punya kepentingan pribadi terhadap suap RAPBD 2018 ini. “Kecuali perintah atasan, kita tidak akan lakukan apapun tanpa perintah atasan,” gumamnya.

Pengacara asal Jambi ini mengungkap pula harapannnya agar penetapan ini sebagai titik terang untuk hukuman kliennnya ditingkat banding. “Kita bersyukur juga, semoga ini jadi titik terang juga,” jelasnya. 

Sementara itu terkait penambahan nama anggota DPRD yang santer diperiksa KPK di Mapolda Jambi Ani mengatakan itu diluar kewenangannnya. “Semoga tidak pandang bulu, yang tidak menerima seperti klien saya saja kena,” pungkasnya.

(ind/aba/pds)