DPRD Muarojambi Dilarang Main Proyek dan Uang Ketok Palu

Senin, 09 Juli 2018 - 10:06:40 - Dibaca: 649 kali

Google Plus Stumbleupon


DAMPING: Ketua DPRD Muarojambi saat mendampingi ketua Tim Kersupgah KPK RI, yang berkunjung di DPRD Muarojambi.
DAMPING: Ketua DPRD Muarojambi saat mendampingi ketua Tim Kersupgah KPK RI, yang berkunjung di DPRD Muarojambi. [Eland / JE]

 

SENGETI - Tim Koordinasi  supervisi dan pencegahan (Kersupgah) KPK RI, tegaskan kepada seluruh anggota DPRD Muarojambi jangan pernah coba coba main proyek, bila ketahuan bermain, KPK RI tidak segan segan menangkap dan usut oknum dewan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh ketua tim korsupgrah KPKI RI. Adliyansyah Malik Nastion (Chokcy) ketika kunjungannya ke DPRD Muarojambi Jum'at (6/7) lalu, dalam acara koordinasi dan audensi bersama seluruh anggota DPRD Muarojambi.

Disampaikannya, tidak susah bagi KPK dalam pengungkapan siapa saja dewan Kabupaten Muarojambi yang bermain proyek, tinggal presure leading sektornya proyek tersebut berasal, "Jadi saya harap kedepannya itu anggota DPRD Muarojambi tidak ada yang terkena kasus main proyek dan kasus uang ketok palu. Karena KPK tidak akan main main mengenai korupsi boleh diingat itu," ujarnya.

Ia berharap untuk selanjutnya DPRD Kabupaten Muarojambi dapat melibatkan KPK dalam pengawasan dan budgeting, agar tercapai peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Muarojambi. "Bila tidak mau melibatkan KPK, berarti ini menandakan ada sesuatu dengan DPRD tersebut," ungkpanya.

Selain itu Chokcy juga meminta semua awak media agar turut serta membantu KPK ikut melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Muarojambi, "Media juga diharapkan dapat membantu KPK dalam melakukan pengawasan, bila ditemukan ada anggota dewan yang kedapatan bermain proyek bisa laporkan kontak telpon yang sudah saya berikan," tegasnya.

Sementara itu menanggapi dari kunjungan tim Korsupgrah KPK RI tersebut,  ketua DPRD Muarojambi Salma Mahir mengatakan, sudah mengingatkan kepada seluruh anggota dewan agar tidak bermain proyek dan menerima gratifikasi, "Seperti yang bisa kita lihat sudah banyak sekali legeslatif yang terandung masalah hukum terkait proyek dan gtatifikasi. Makanya KPK mewanti wanti kita untuk hati hati."

Menariknya lagi dalam audensi bersama tim Korsupgrah KPK RI kali ini seluruh anggota DPRD Muarojambi hadir dalam acara tersebut. Tidak seperti hari biasanya di gedung DPRD Muarojambi hanya terlihat beberapa orang saja perwakilan rakyat ini berada di kantornya.

(era)