Mobile Version
m.jambiekspresnews.com

Honorer Kemenag Diangkat CPNS
Senin, 02/09/2013 - 10:08:34 WIB | Kategori: Nasional - Dibaca: 7069 kali

Pejabat Diawasi, Penyuap Dipidana

JAKARTA -  Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak menerima pendaftaran CPNS baru dari pelamar umum. Seluruh kuota CPNS baru yang mereka terima, dipakai untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer kategori I maupun II.

 Kepala Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) Kemenag Zubaidi mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi tentang skema tes CPNS Kemenag langsung dari Biro Kepegawaian. "Memang benar Kemenag tidak menerima pelamar umum. Seluruh formasi CPNS baru dipakai untuk mengangkat tenaga honorer kategori I dan II," katanya di Jakarta kemarin.

 Zubaidi menegaskan ketentuan ini tidak hanya berlaku di kantor Kemenag pusat (Jakarta). Tetapi juga sampai di satuan kerja (satker) Kemenag di tingkat provinsi dan kabupaten. Aturan ini juga diterapkan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di seluruh Indonesia. "Di madrasah-madrasah negeri juga tidak ada rekrutmen CPNS baru dari pelamar umum," tandasnya.

 Dengan keputusan ini, pihak Kemenag meminta masyarakat waspada terhadap segala bentuk penipuan calon CPNS baru. Bisa saja bakal bermunculan calo-calo yang mengiming-imingi bisa memasukkan pelamar umum menjadi CPNS Kemenag. Dia meminta setiap ada informasi percaloan CPNS, untuk segera di laporkan ke Kemenag pusat.

 Zubaidi mengatakan bahwa keputusan tidak menerima CPNS baru dari pelamar umum ini sudah disampaikan ke seluruh satker Kemenag. Dia mengakui satker Kemenag sangat banyak sekali jumlahnya, hingga Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di setiap kecamatan. Dia sampai kemarin belum mengetahui secara rinci jumlah kuota CPNS baru di Kemenag. "Informasinya belum valid, nanti ada informasi resmi dari Biro Kepegawaian," ujar dia. Rencananya penjaringan CPNS baru untuk para tenaga honorer itu dimulai bulan ini juga. Kemenag tetap memakai acuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

 Seperti seluruh tenaga honorer kategori II akan bersaing sesama kategori II dengan sistem ujian tulis. Sedangkan untuk tenaga honorer kategori II, akan melalui pengangkatan langsung tanpa tes tulis. Kemenag memutuskan ingin segera menuntaskan tunggakan pengangkatan tenaga honorer di lingkungannya. "Intinya di Kemenag tetap membutuhkan CPNS baru. Tetapi akan diisi oleh tenaga honorer yang sudah mengabdi dan memenuhi kriteria," katanya.

 Pusat data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah usulan untuk database tenaga honorer kategori I di lingkungan Kemenag mencapai 29.471 orang. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval), jumlah yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) susut menjadi 10.875 orang.

 Setelah dilakukan saringan lagi dengan proses quality assurance (QA) jumlahnya berkurang menjadi 9.476 orang. Karena jumlahnya masih tidak wajar karena terlalu banyak (ketentuannya 500 orang), maka diseleksi lagi melalui Audit Tujuan Tertentu (ATT). Pihak BKN belum melansir hasil ATT ini. Sementara itu untuk tenaga honorer kategori II di lingkungan Kemenag, pasca uji publik pusat data BKN mencatat ada 49.662 orang.

Sementara itu, peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menyatakan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rawan praktik suap. Oleh karena itu, harus ada pengawasan dalam proses seleksi.

"Praktik suap pasti ada, tinggal prosedur penerimaannya diawasi," kata Febri dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).

Menurutnya, jika ada praktik suap dalam proses penerimaan CPNS maka ICW akan segera melakukan investigasi. "Kalau ada bukti maka akan dilanjutkan ke tindak pidana," katanya.

Febri juga mengatakan, sebagai bagian panitia seleksi nasional, ICW akan melaporkan kecurangan prosedur seleksi CPNS. "Kalau ada pelanggaran prosedur, kami klarifikasi ke panitia lokal dan pusat," kata Febri.

Peneliti ICW lainnya, Siti Juliantari Rachman mengingatkan bahwa nantinya CPNS akan menjadi birokrat yang bertugas melayani publik. Karenanya jika seleksi CPNS sudah dibarengi praktik suap, maka bisa dipastikan birokrasi yang dihasilkan pun tidak akan melayani masyarakat. "Tetapi mencari keuntungan dari jabatan," katanya.

Sementara aktivis dari Sentra Advokasi Untuk Pendidikan Rakyat (SAHdar), Alan, menyatakan, animo publik untuk menjadi PNS sangat tinggi. Karenanya, mereka akan berusaha melakukan apapun supaya bisa memenuhi keinginan itu.

"Pola berpikir masyarakat yang mengidolakan PNS akan membayar berapapun. Kalau dia melapor berarti tidak mau penyuapan," kata Alan.

Sedangkan konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) mengajak masyarakat memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang dilakukan pemerintah.

KLPC terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah, Malang Corruption Watch, POKJA 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten, dan Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat.

"Pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel dan minim Korupsi Kolusi Nepotisme," kata Peneliti ICW, Siti Juliantari Rahman di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).

Tari menjelaskan, publik dapat memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran atau KKN pada proses rekrutmen melalui hotline, nomor telepon dan alamat posko yang dibentuk KLPC.  Publik juga dapat melaporkan pada situs http://pantaucpns.net dan http://siduta.menpan.go.id.

 Tahun ini, pemerintah akan merekrut 65 ribu CPNS dari pelamar umum dan yang berasal dari honorer K2 (Kategori 2).

"Dari total 65 ribu CPNS itu 25 ribu diantaranya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat dan 40 ribu PNS dilingkungan pemerintah daerah," kata Tari.

Masyarakat sambung dia, penting untuk ikut memantau. Sebab rekrutmen CPNS selama ini rawan penyelewengan. Menurutnya, ada tiga faktor penyebab rekrutmen CPNS rawan penyelewengan.

Faktor pertama, kata Tari, dibeberapa daerah, rekrutmen CPNS telah menjadi ajang bagi kepala daerah yang memenangi Pilkada untuk “membalas budi” kepada tim sukses dan pendukungnya. "Begitu juga dengan politisi lokal maupun nasional juga seringkali menitipkan kerabat dan teman agar dibantu dalam proses rekrutmen," ujarnya.

Faktor kedua, kata Tari, proses rekrutmen CPNS sering dijadikan sumber dana illegal yang cukup besar melalui praktek suap, pemerasan, dan pungutan liar. Praktek ini sulit ditindak karena pihak yang menyuap dan penerima suap sama-sama diuntungkan. "Modus ini hanya bisa diungkap jika tertangkap tangan dan pengakuan dari salah satu pihak," ujarnya.

Faktor terakhir kata Tari, animo publik untuk menjadi PNS sangat tinggi, sementara formasi yang tersedia terbatas. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jumlah pelamar CPNS mencapai 15 kali lipat dari formasi yang tersedia.

"Hal ini menyebabkan sebagian pelamar menggunakan berbagai cara untuk lolos, termasuk memberi suap pada pihak-pihak tertentu agar lolos dalam proses seleksi," katanya.

(gil/jpnn/wan)

 







BERITA TERKAIT :



0 Komentar :






  Terkini  
  Terpopuler  
  Komentar  




INDEKS BERITA

/ /