Mobile Version
m.jambiekspresnews.com

Pilwako Terancam Molor
Jumat, 14/06/2013 - 09:55:23 WIB | Kategori: Politik - Dibaca: 1356 kali

Bermasalah, Tender Surat Suara Diulang

JAMBI-Pilwako Jambi yang bakal dihelat 29 Juni mendatang berpotensi molor  dari  jadwal.

Pasalnya, sekitar dua pekan lagi jelang hari pemungutan suara,  tender yang sudah dimenangkan oleh PT Cerya Riau Mandiri Printing,  dibatalkan. Imbasnya, panitia pengadaan surat suara terpaksa melakukan tender ulang, sementara waktu pelaksanaan Pilwako semakin dekat.

Pembatalan pemenang lelang itu sendiri tertuang dalam pengumuman pelelangan gagal dengan nomor  739/Ses-Kota.005.435384/VI/2013. Dalam pengumuman itu, disebutkan,  berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor : 011.1/KPU.Kota.Jbi/V/2013 tanggal 04 Juni 2013 pekerjaan cetak surat suara Pilwako Jambi oleh Pokja pengadaan barang/jasa dan surat tidak menerbikatkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 001.28/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 10 Juni 2013, setelah mempelajari, meneliti dan mengevaluasi ulang dokumen penawaran serta proses yang disampaikan Pokja pengadaan barang/jasa, sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 maka KPA sependapat dengan PPK, pelelangan dinyatakan gagal dan pemenang lelang PT Cerya Riau Mandiri Printing dibatalkan sebagai pemenang lelang.

Divisi Logistik KPU Kota Jambi, M Najib enggan berkomentar banyak terkait kemungkinan molornya pelaksaaan Pilwako dari jadwal yang sudah disusun KPU Kota Jambi.

 Namun demikian, diakuinya, memang ada kekhawatir pelaksanaan Pilwako ini terkendala. “Kita tetap khawatir, walaupun prosesnya normal saja kita tetap khawatir. Untuk proses tender itu ranahnya panitia lelang,” ujarnya.

Lantas jika ditender ulang apakah ini akan terkejar dan sesuai dengan tahapan? “Saya tidak bisa memprediksi apa bisa terkejar atau tidak. Yang jelas dalam aturan minimal satu hari sebelum hari H logistic sudah sampai di TPS,” pungkasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  Mawardi BE ditanya terkait tender  surat suara yang sebelumnya dimenangkan oleh PT Cerya Riau Mandiri Printing dengan harga penawaran Rp 893.050.950,00,  mengatakan, pihaknya mempunyai wewenang untuk menolak menandatangani SPPJ.

“Karena proses penetapan pemenang yang dilakukan panitia itu ada kejanggalan, ada kesalahan menurut saya sebagai PPK,” katanya.

Dijelaskannya, permasalah tersebut seperti nilai harga penawaran untuk surat suara pada tahap kedua itu tidak logis, pada tahap pertama itu Rp 1.750 per lembar, tapi pada tahap kedua itu Rp 150 per lembar.

“Sedangkan ukuran untuk tahap kedua speknya sama. Bedanya hanya calonnya empat orang ditahap pertama dan dua orang ditahap keduanya,” jelasnya.

Selain itu juga ada hal-hal teknis lainnya yang tidak sesuai, ada unsur melawan hukum. Seharusnya perusahaan itu gugur karena ada hal-hal yang tidak dilengkapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam dokumen lelang, tapi dimenangkan.

 “Takutnya bermasalah nanti. Jadi saya punya hak menolak menandatangani SPPJ bila tidak sepakat dengan hasil keputusan panitia lelang. Dan juga permasalahan ini sudah dibawa ke saksi ahli ke LKPP, sebenarnya PT ini sudah gugur tapi dipaksakan untuk menang,” tuturnya.

Disinggung apakah hal ini tidak dikhawatirkan akan mengancam pelaksanaan Pilwako, menurut Mawardi jika Pilwako ditunda tidak ada unsur pidana.

“Kita terlepas dari soal pelaksanaan Pilwako, itu bukan arena kita, arena kita ini pengadaan. Kalau Pilwako digeser waktunya tidak ada unsur pidana, tapi kalau lelang ini bermasalah itu ada unsur pidana,” jawabnya.

“Kalau sempat tidak sempat itu kita kebelakangkan Pilwako, untuk apa Pilwako ini sukses tapi dalam pelaksanaannya ini bertentangan dengan hukum. Saya tidak mau seperti itu, saya tidak mau pelaksanaan lelang melawan hokum,” sambungnya.

Meski demikian, ia mengaku sebagai PPK tentunya ingin Pilwako berjalan lancar dan pengadaan juga lancar tanpa ada permasalahan hukum.

Mengenai kemungkinan tender ulang, hal ini dikembalikan kepada KPA. Tergantung dengan KPA, apakah sepaham dengan apa yang disampaikan PPK bahwa pelelangan itu diulang atau dimasukkan penawaran kembali.

“KPA akan meneruskan jika ia sepaham dengan Pokja, kalau ini bertentangan dengan hukum saya menolak menandatangani, saya tidak bertanggungjawab lagi,” katanya.

Sementara itu, Kasubbag Umum dan Keuangan KPU Kota Jambi, Heri mengatakan setelah dipelajari permasalahan ini, KPA sepakat dengan apa yang diinginkan PPK.

“Setelah ada kajian dan minta pendapat ahli, disimpulkan pelelangan harus dibatalkan kemudian pemenangnya PT Cerya Riau Mandiri Printing dinyatakan gagal,” katanya.

Menurutnya, pembatalan ini setelah KPA menilai dalam proses ini terjadi kesalahan, KPA tidak bisa menerima dan sepakat dengan PPK. Pihaknya juga telah meminta pendapat dengan ahli pengadaan barang dan jasa yang punya sertifikasi LKPP.

Diakuinya, menurut pendapat ahli, ini bisa dilakukan dengan dua opsi, pertama dengan pelelangan ulang dan penawaran ulang. Namun untuk mempersingkat waktu, maka dilakukan penawaran ulang.

“Dulu yang daftar 31 perusahaan dan yang memasukkan penawaran enam, silahkan ajukan penawaran lagi,” sebutnya.

Pihaknya memprediksi proses tender ini tidak akan menghambat pelaksanaan Pilwako. “Setelah dipelajari Insyaallah terkejar, kita sudah susun jadwal. Waktu pelaksanaan kita perkirakan lima hari, tanggal 20 sudah mulai cetak dan sampai di Jambi tanggal 24 Juni. 24 dan 25 Juni ini disortir, setelah itu langsung distribusi, kan kita dalam kota. Memang kita harus ebekerja ekstra,” jelasnya.

Kemudian jika tender kedua ini kembali bermasalah, selanjutnya dilakukan penunjukan langsung (PL). “Aturannya seperti itu, kalau kedua kalinya gagal baru boleh PL,” katanya.

Pasangan nomor urut dua, Sum Indra-Maulana (Simpatik) pada prinsifnya juga tidak mempermasalahkan diundurnya pelaksanaan Pilwako.

“Kalau kami sebenarnya tidak masalah, kita ikuti aturan saja. Tapi tentunya kita berharap ini tidak diundur, semua kandidat tentu sudah mensosialisasikan kapan hari H pemungutan suara,” ujar Sum Indra.

Jika memang diundur, menurutnya ini bisa merugikan semua pasangan calon. “Kalau diundur semua kandidat tentu dirugikan, kita butuh waktu lagi,” tandasnya.

Ketua Tim Pemenang pasangan nomor urut empat Sy Fasha-Abdullah Sani (FAS), Chalik Saleh mengaku belum mengetahui secara utuh persoalan tersebut.

“Kami belum mengetahui secara utuh, kami inikan peserta soal teknis kami tidak tahu. Tapi pelaksanaan hari Pilwako sudah disosialisasikan, kami berharap sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

Direktur Media Center nomor urut empat Effendi Hatta-Abdullah Sani (Fena), Hasan Mabruri juga siap jika seandainya Pilwako diundur.

“Fena dalam posisi siap Pilwako kapanpun, namun demikian kita tentu sangat menyayangkan kalau hal ini terjadi. KPU seharusnya lebih professional agar kondusi yang kondusif tidak terganggu,” pungkasnya.

(cas)

 







BERITA TERKAIT :



0 Komentar :






  Terkini  
  Terpopuler  
  Komentar  




INDEKS BERITA

/ /