Mobile Version
m.jambiekspresnews.com

Elda Klaim Direstui Ustadz Hilmi
Kamis, 16/05/2013 - 10:30:44 WIB | Kategori: Hukum - Dibaca: 575 kali

DI SITA : Sejumlah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mobil-mobil yang akan disita di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). MUHAMAD ALI/JAWAPOS

KPK Berhasil Sita 6 Mobil LHI

JAKARTA - Persidangan kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi bakal membuka babak baru. Ini tak lain keterangan saksi mulai merembet pada keterlibatan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk Menteri Pertanian, Suswono. Hal itu yang terungkap dalam keterangan Elda Deviane Adiningrat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin (15/5).

          Agenda persidangan kemarin mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Salah satu yang cukup menarik ialah keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat, perempuan yang menyambungkan PT Indoguna Utama pada Ahmad Fathanah. Kemarin, Elda menjadi saksi atas terdakwa Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi.

      Dalam keterangannya kemarin, Elda terlihat kerap gugup saat menjawab pertanyaan dari majelis hakim, kuasa hukum, maupun penuntut umum. Jadinya, dia kerap berbelit saat menjawab pertanyaan. Salah satunya, saat ditanya tentang bagaimana dia meyakinkan Dirut PT Indoguna Utama, Maria Elisabeth Liman bahwa PKS bakal mendukung penambahan kuota.

      Kesal dengan Elda yang tidak memberikan jawaban dengan jelas, jaksa akhirnya membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Elda. Dalam BAP itu terungkap jika Elda pernah mendampingi Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman bertemu Ahmad Fathanah di restoran Angus Steak di Senayan City lantai 4 pada 30 Desember 2012.

      "Pertemuan itu terkait permohonan penambahan kuota impor daging PT Indoguna, tapi waktu itu Bu Elizabeth tidak bisa hadir karena ada acara,"ujar Jaksa Ronald W. Dalam pertemuan itu, Ahmad Fathanah menyampaikan hasil pertemuan di Lembang yang menurutnya juga dihadiri Luthfi Hasan Ishaaq, Hilmi Aminuddin, dan Mentan Suswono.

      Dari BAP Elda juga menunjukkan kalau Fathanah mengatakan pada Elda dan Elisabeth dari pertemuan Lembang Mentan menyepakati akan membantu PT Indoguna. Kabar dukungan petinggi PKS itu membuat Elisabeth senang. Ujung-ujungnya, dia menyatakan siap membantu dana PKS.

                Elda juga mengaku pernah bertemu dengan Ahmad Fathanah dan Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Januari 2013. Selain Elda, saksi lain dalam persidangan kemarin ialah Elisabeth. Dalam keterangannya, Elisabeth menyampaikan beberapa jawaban yang tidak sinkron dengan BAP.

      Bahkan hakim pun sempat menantang Elisabeth untuk dikonfrontir, salah satunya dengan Fathanah. Contoh keterangan yang tidak sinkron ialah terkait pemberian uang Rp 1 Miliar. Perempuan yang kerap menggunakan istilah Inggris saat memberikan keterangan itu mengaku memberikan uang bukan sebagai suap, melainkan sumbangan safari dakwah PKS dan dana kemanusiaan.

      "Pak Fathanah menyampaikan permintaan itu, katanya sebagai sumbangan safari dakwah PKS dan dana kemanusiaan untuk Indonesia Timur. Sebagai orang Indonesia Timur (Makassar) saya tentu tidak keberatan, apalagi saya mengenal orang tua Pak Fathanah juga sebagai ulama terkenal di Makassar," terangnya.

      Elisabeth mengaku bingung dengan dakwaan Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi yang menyebut dirinya siap mengucurkan dana total Rp 40 miliar untuk penambahan kuota impor 8 ribu ton PT Indoguna. Hakim sempat terlihat kesal dengan Elizabeth yang banyak berkelit.

      Terpisah, di gedung KPK, Jubir Johan Budi mengatakan kalau pihaknya tidak akan menelan mentah-mentah informasi yang muncul di persidangan. Dia memastikan bakal ada validasi untuk memastikan apakah info tersebut benar atau tidak. "Setiap informasi, baik itu dari saksi atau terdakwa akan dilakukan validasi," katanya.

      Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kebenaran pengakuan tersebut. Selama ini, KPK memang kerap menggunakan fakta persidangan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan kasus. Diluar persidangan, Johan mengaku kalau KPK sudah mengkonfirmasi berbagai informasi dengan melakukan pemeriksaan.

      "Pengakuan itu harus di dukung bukti-bukti. Berbagai informasi dari data maupun pengakuan, beberapa sudah di konfirmasi," imbuhnya. Disamping itu, Johan juga menyampaikan kalau berkas perkara LHI dan Ahmad Fathanah segera rampung. Jika tidak ada aral melintang, harusnya pekan depan sudah naik ke tahap berikutnya.

 

KPK Juga Geledah DPP PKS

                Setelah sempat tertunda selama sepekan, KPK akhirnya berhasil menyita enam mobil milik LHI yang berada di DPP PKS. Kemarin, belasan penyidik KPK turun ke markas partai yang terletak di Jalan T.B Simatupang tersebut. Dengan menggunakan rompi bertuliskan KPK, mereka menginjakkan kaki sekitar pukul 11.30.

                Tidak hanya itu, tampak beberapa anggota Brimod juga datang untuk memastikan tak ada keributan. Saat memasuki gedung partai berlogo bulan sabit kembar itu, para penyidik langsung disambut oleh Kepala Humas PKS Mardani Alisera dan kuasa Kuasa hukum PKS, Zainuddin Paru.

      Saat menyampaikan maksud kedatangan, penyidik menunjukkan administrasi lengkap kepada wakil PKS. Tidak ada keributan seperti yang terjadi sepekan sebelumnya. "Surat penyitaan, surat tugas, dan surat penyidikan ada. Secara hukum, yang sekarang lengkap," kata Mardani Alisera.

      Saat penyidik melakukan tugasnya, wartawan diminta menjauh dari lokasi. Berdasar pantauan, penyidik langsung melakukan penelitian pada mobil-mobil yang diduga terkait dengan LHI. Seperti diektahui, mobil itu adalah VW Caravelle B 945 RFS, Nissan Navara B 9051 QU, Mitsubishi Pajero B 1074 RFW, Mitsubishi Grandis B 7476 UE, Toyota Fortuner hitam 544 RFS, dan Mazda CX 9 putih B 2 MDE.

      Tidak hanya mobil, ternyata penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruang DPP PKS. Namun, Mardani menyebut tak ada penggeledahan melainkan hanya pencarian surat-surat mobil yang disita KPK. "Bukan menggeledah, hanya mencari surat mobil di ruang bendahara," terangnya.

      Dijelaskan olehnya kalau KPK juga mengamankan beberapa administrasi pembelian dan surat mobil. Lebih lanjut Mardani menjelaskan, mobil-mobil yang disita KPK tidak semuanya milik LHI. Versinya, hanya sebagian milik LHI. Sisanya, merupakan aset DPP PKS dan kader.

      Sekitar pukul 14.15, penyidik selesai melakukan tugasnya dan membawa seluruh mobil ke markas KPK di Jalan H.R Rasuna Said. Jubir Johan budi membenarkan adanya penggeledahan itu. "Ada beberapa ruang yang digeledah, ruang staff bendahara, dan kantor dari bengkel (di DPP PKS)," urainya.

      Namun, dia tidak menjelaskan dengan detail apa saja yang dicari dan diamankan dari kantor partai itu. Johan hanya menyebut penggeledahan dilakukan karena ada informasi yang menyebutkan adanya jejak tersangka. Penyidik melakukan tugasnya untuk mencari dugaan adanya bukti tambahan yang mendukung.

      Dia juga menampik pertanyaan wartawan yang menyebut kalau penggeledahan harus dilakukan karena ada dugaan hilangnya barang bukti. Maklum, ada jeda satu minggu antara aksi penyitaan pertama pada Senin 6 Mei dan eksekusi yang baru dilakukan kemarin.

      "Tidak ada hubungannya dengan penyitaan," pastinya. Dia lantas menyebut kalau rencana penggeledahan sudah ada sejak pekan lalu.

 

Bantah Statemen Bluffing

      Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik PKS Al Muzzamil Yusuf membantah jika statemen "bluffing" yang dimaksud Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin ditujukan kepada KPK. Muzzamil menyatakan, maksud bluffing itu ditujukan kepada tersangka kasus impor daging Ahmad Fathanah. Dimana dalam proses penangkapan Fathanah lantas menyeret nama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

        "Dia mengutip nama PKS kepada mitranya yang belum tentu disepakati oleh oknum di PKS," ujar Muzzamil di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (15/5).

        Menurut Muzzamil, Hilmi selaku Ketua Majelis Syura tidak tahu siapa yang diajak bicara oleh Fathanah. Sehingga, kemungkinan makna bluffing itu ditujukan kepada pria yang tersangkut dengan sejumlah perempuan cantik itu. "Saya kira bluffing itu tidak dalam konteks menyudutkan KPK, tapi ucapan Fathanah yang belum tentu realita," ujarnya.

        Menurut Muzzamil, PKS dalam hal ini merasa diperlakukan sama di mata hukum. Padahal, ada kasus yang nampaknya diperlakukan berbeda. Muzzamil menyebut kasus korupsi yang terkait Angelina Sondakh jaul lebih besar.

        "Lalu terkait prosedur hukum yang dilakukan di kepolisian. (Juru Bicara KPK) Johan Budi yang menurut kami mencederai PKS," ujarnya. Johan Budi rencananya akan kembali dilaporkan PKS ke Mabes Polri terkait pernyataan proses eksekusi mobil.

        Muzzamil menyatakan, perlakukan penegak hukum seharusnya sama, jangan hanya semangat terhadap PKS saja. Kasus yang lain seharusnya diperlakukan sama, sebagaimana KPK mengusut kasus yang menimpa PKS. "Soal Hambalang cari dong TPPUnya, mohon perlakukan sama, mohon prosedur yang sama. Jangankan mobil, LHI saja kami persilahkan," ujarnya.

        PKS, lanjut Muzzamil, hampir tidak pernah bersentuhan dengan KPK. PKS merasa saat kasus hukum hinggap langsung ke sang presiden, dampaknya sangat besar. PKS berharap KPK segera meminta kepada PPATK terkait eksekusi aset Hambalang yang nilainya dikabarkan mencapai Rp 2,5 triliun.

        "Setahu saya itu belum diminta KPK ke PPATK. Dengan (diminta) begitu, maka penegakan KPK akan dihormati publik," ujarnya.

(gun/dim/bay)







BERITA TERKAIT :



0 Komentar :






  Terkini  
  Terpopuler  
  Komentar  




INDEKS BERITA

/ /